KRC,Bandung
- Era globalisasi menuntut sumber daya manusia tangguh. Pendidikan yang berorientasi aspek kompetensi menjadi kuncinya. Sehingga, proses belajar mengajar yang memfokuskan pada nilai sepatutnya mulai ditinggalkan.
Mantan Menteri Pendidikan Prof Ing Wardiman Djojonegoro menyatakan hal itu dalam acara Diskusi Panel dan Lokakarya Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Senin (17/12). Acara dihadiri 20 Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Jabar. Hadir pula anggota Komisi X DPR RI drg. Tonny Aprilani.
Mengingat pentingnya aspek kompetensi, ungkap Wardiman, prinsip linkage and matching (jaringan dan aplikasi) harus dikembangkan. Paradigma pendidikan harus mulai berubah dari supply minded (orientasi jumlah) menjadi demand minded (kebutuhan) ke dunia kerja. Harus digali, kompetensi apa saja yang dibutuhkan pasar kerja ke depan.
”Maka, sekolah wajib mengajarkan kompetensi, bukan lagi sekedar ijazah. Proses dan penyelenggaraan pendidikan harus fleksibel (lentur), bisa dengan sistem modul,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998 ini. Untuk itu, sekolah dituntut mampu menerjemahkan kebutuhan ini.
Syarat lainnya, guru juga harus berpikiran terbuka dan mengoptimalisasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak dini iptek harus mulai diperkenalkan ke siswa, bahkan tingkat sekolah dasar. Wardiman merujuk keberhasilan negara tetangga kita Malaysia dan Singapura.
Anggaran pendidikan
Peningkatan kualitas SDM layak menjadi fokus pendidikan di tahun mendatang. Ini seiring meningkatnya anggaran pendidikan. Menurut Tonny Aprilani yang juga Koordinator Anggaran Komisi X DPR RI, tahun 2008 mendatang, anggaran pendidikan mencapai Rp 49,7 triliun atau sekitar 12 persen dari total APBN. Dari jumlah itu, SMK mendapat anggaran Rp 2 triliun. Bandingkan dengan SMA yang hanya Rp 1,1 triliun.
”Kami (DPR) juga sudah mengingatkan pemerintah agar memfokuskan anggaran pada jenjang pendidikan dasar menengah (Dikdasmen). Alhasil, 60 persen anggaran (Rp 49,7 triliun) kini terokus ke dikdasmen. Padahal, sebelumnya pemerintah hanya targetkan 45 persen,” ucap anggota DPR dari daerah pemilihan Jabar ini. (jj)
Mantan Menteri Pendidikan Prof Ing Wardiman Djojonegoro menyatakan hal itu dalam acara Diskusi Panel dan Lokakarya Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Senin (17/12). Acara dihadiri 20 Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Jabar. Hadir pula anggota Komisi X DPR RI drg. Tonny Aprilani.
Mengingat pentingnya aspek kompetensi, ungkap Wardiman, prinsip linkage and matching (jaringan dan aplikasi) harus dikembangkan. Paradigma pendidikan harus mulai berubah dari supply minded (orientasi jumlah) menjadi demand minded (kebutuhan) ke dunia kerja. Harus digali, kompetensi apa saja yang dibutuhkan pasar kerja ke depan.
”Maka, sekolah wajib mengajarkan kompetensi, bukan lagi sekedar ijazah. Proses dan penyelenggaraan pendidikan harus fleksibel (lentur), bisa dengan sistem modul,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998 ini. Untuk itu, sekolah dituntut mampu menerjemahkan kebutuhan ini.
Syarat lainnya, guru juga harus berpikiran terbuka dan mengoptimalisasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak dini iptek harus mulai diperkenalkan ke siswa, bahkan tingkat sekolah dasar. Wardiman merujuk keberhasilan negara tetangga kita Malaysia dan Singapura.
Anggaran pendidikan
Peningkatan kualitas SDM layak menjadi fokus pendidikan di tahun mendatang. Ini seiring meningkatnya anggaran pendidikan. Menurut Tonny Aprilani yang juga Koordinator Anggaran Komisi X DPR RI, tahun 2008 mendatang, anggaran pendidikan mencapai Rp 49,7 triliun atau sekitar 12 persen dari total APBN. Dari jumlah itu, SMK mendapat anggaran Rp 2 triliun. Bandingkan dengan SMA yang hanya Rp 1,1 triliun.
”Kami (DPR) juga sudah mengingatkan pemerintah agar memfokuskan anggaran pada jenjang pendidikan dasar menengah (Dikdasmen). Alhasil, 60 persen anggaran (Rp 49,7 triliun) kini terokus ke dikdasmen. Padahal, sebelumnya pemerintah hanya targetkan 45 persen,” ucap anggota DPR dari daerah pemilihan Jabar ini. (jj)
%5B1%5D.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar