Prof.H. Rusdi Malik, SH Dikukuhkan Sebagai Guruh Besar Ilmu Hukum

.
KRC, Trisakti

Acara di Auditorium Gedung D, Kampus A Universitas Trisakti, Jalan Kiai Tapa - Grogol Jakarta Barat, akan dilakukan PENGUKUHAN Prof. H. Rusdi Malik, SH, MH sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Perbandingan Hukum Perdata. Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Upacara pengukuhan akan dipimpin oleh Rektor Universitas Trisakti, Prof. Dr. Thoby Mutis, dan dalam pengkuhan tersebut, Prof. H. Rusdi Malik, SH, MH, akan menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul : PENGERTIAN MENDASAR TENTANG HUKUM.(jj)

Maba Demo SPP Melambung Tinggi

KRC,Malang

Kebijakan Rektor atas penerapan SPP Proporsional tahun akademik 2007/2008 mendapat tanggapan mahasiswa. Kali ini puluhan mahasiswa baru (maba) angkatan 2007 berbagai fakultas bersama dengan perwakilan beberapa BEM Fakultas berunjuk rasa di depan gedung Rektorat, hari Kamis (17/1). Mereka bersama-sama meneriakkan aspirasinya tentang penetapan SPP Proporsional yang dicurigai masih mengandung ketidakjelasan dan tidak adanya transparansi. Dalam orasinya, salah satu perwakilan menyampaikan keinginan maba agar pihak rektorat menyelenggarakan bentuk regulasi transparan dari SPP Proporsional serta keterlibatan pihak Eksekutif Mahasiswa sebagai upaya untuk menjembatani antara pihak rektorat sendiri dengan maba. KepadaKoran Rakyat Cybermedia kampus , Ketua Aliansi Maba, Aulia Muhammad Ndoyo, mahasiswa Fakultas Perikanan, mengungkapkan latar belakang unjuk rasa tersebut. Ia berkeinginan untuk mengajukan petisi yang berisi tentang standarisasi dan transparansi pemberlakuan SPP Proporsional. Diungkapkannya, kondisi yang terjadi saat ini adalah masih belum jelas standarisasi yang diberlakukan. Dikhawatirkan akan banyak terjadi penyimpangan dari penetapan standarisasi tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan juga bentuk regulasi yang jelas dari pihak rektorat selaku penentu kebijakan agar melakukan koordinasi terhadap lembaga penyalur aspirasi, seperti Eksekutif Mahasiswa. Selain itu, ia juga menengarai klarifikasi tentang penetapan besarnya SPP proporsional yang digelar tanggal 4 Januari 2008 masih terlampau sepihak .”Seharusnya pihak rektorat melakukan koordinasi dua arah terhadap pihak Eksekutif Mahasiswa sebagai penyambung aspirasi mahasiswa baru dan fasilitator. Bahkan dari EM saja kemarin tidak tahu, tiba-tiba langsung ditetapkan harinya,” tegas pria alumnus SMA Negeri I Batu tersebut. Padahal dari sini, EM bisa berperan membantu pihak rektorat dalam menjembatani mahasiswa baru. Selain itu, juga bisa melakukan survei terhadap mahasiswa baru yang dirasa tidak mampu sehingga penetapan SPP Proporsional yang diberlakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan adanya kondisi yang seperti ini, dikhawatirkan terjadi manipulasi oleh pihak tertentu karena tidak adanya transparansi. Seusai menyuarakan aspirasinya, beberapa perwakilan mahasiswa berinisiatif mengajukan petisi tersebut kepada pihak rektorat dan melaksanakan rembug bersama. Sayang, saat itu Rektor Prof Dr Ir Yogi Sugito masih ada acara tersendiri sehingga belum bisa menemui perwakilan tersebut. Dijadwalkan dalam waktu dekat ini, juga akan diselenggarakan audiensi antara jajaran rektorat selaku penentu kebijakan bersama dengan perwakilan BEM fakultas dan beberapa mahasiswa. Acara ini akan membahas beberapa agenda, di antaranya pelibatan EM sebagai pihak penyalur aspirasi mahasiswa baru terhadap penetapan SPP Proporsional tersebut serta standarisasi dan transparansinya. [rd]
.

Rombongan NCU Taiwan Kunjungi Unibraw

KRC, Malang

Beberapa orang utusan dari National Central University (NCU) of Taiwan hari ini, Senin (21/1) berkunjung ke Universitas Brawijaya. Mereka adalah Benjamin Fong Chao (Dean and Professor of Earth Science College), Faa-Jeng Lin (Professor of Electrical Engineering), Jo-Pan Sheng (Professor of Civil Engineering), Emma (Su-Pin Cheng/Staff of Division of International Affairs) and Hadi Kuntjara (BA, PhD student). Dari pihak Universitas Brawijaya, Pembantu Rektor I Bidang Akademik, Prof Dr Ir Bambang Suharto MS, didampingi oleh beberapa dekan dan ketua jurusan menyambut rombongan ini di ruang sidang lantai VIII gedung Rektorat. Dalam kunjungan ini, mereka mempresentasikan NCU kepada staf akademis muda Universitas Brawijaya yang berminat melanjutkan studi program magister maupun doktoral ke Taiwan, khususnya NCU. Berbagai hal yang dipresentasikan diantaranya adalah program studi yang ada disana meliputi School of Management, College of Liberal Arts, College of Earth Sciences, College of Engineering, College of Electrical Engineering and Computer Science, serta College of Hakak Studies. Terkait hal ini, Benjamin juga memaparkan cara untuk mendapatkan surat penerimaan (admission) dari pihak universitas, biaya hidup serta program beasiswa yang disediakan baik oleh pemerintah Taiwan maupun dari NCU. Informasi lain mengenai universitas peringkat ke-5 dari 12 universitas terbesar di Taiwan ini dapat diperoleh di http://www.ncu.edu.tw . Selain itu, turut hadir dalam kesempatan ini adalah Hadi Kuntjara, staf Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) yang sedang mendalami keilmuan administrasi bisnis (pemasaran). Secara langsung, ia menceritakan sendiri pengalamannya menempuh studi program doktor di NCU yang telah dilaluinya 1.5 tahun. Seusai presentasi, dilangsungkan pula interview langsung dosen muda yang tertarik belajar ke NCU Taiwan dengan professor yang hadir. [nok]

Prof Dr. Yogi Sugito : Lulusan Unibraw harus Bisa Jadi Interpreneur Bertaraf International

Menjadi Entrepreneurial University Bertaraf Internasional 5 Januari 2007 Dalam memperbaiki kualitas pendidikan, Universitas Brawijaya selalu melakukan upaya peningkatan berbagai bidang yang diharapkan dapat berperan dalam persaingan global. Dengan mencanangkan diri sebagai entrepreneurial university yang bertaraf internasional diharapkan peran Universitas Brawijaya sejajar dengan universitas terkemuka di Asia, bahkan tingkat dunia. Demikian pernyataan Rektor Prof Dr Ir Yogi Sugito dalam Laporan Tahunan yang disampaikan di depan Rapat Terbuka Senat dalam rangka Dies ke-45 Universitas Brawijaya, Sabtu (5/1), di Sasana Samanta Krida.. Menurut Rektor, Universitas Brawijaya mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun baik di bidang akademik, kemahasiswaan, pendanaan, ketenagaan dan sarana prasarana. Akumulasi kemajuan yang diraih Universitas Brawijaya dalam berbagai bidang tersebut dapat dilihat dari tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Depdiknas, Renstra Universitas Brawijaya, Program Kerja Rektor dan Akreditasi Institusi oleh BAN PT. Untuk lebih mendukung upaya peningkatan kualitas, pihak universitas telah menyusun program unggulan seperti Entrepreneurship Education, inkubator bisnis, serta pembukaan program double degree dengan universitas luar negeri seperti di antaranya Burapha University dan Mae Fah Huang University (Thailand), serta Yamaguchi University, dan Waseda University (Jepang). Program unggulan lainnya yaitu pembukaan kelas internasional, bekerja sama dengan University of Kentucky Amerika Serikat, pembukaan kelas berbahasa Inggris untuk program kedokteran dan akuntansi, mewujudkan perpustakaan dengan standar internasional, pembentukan laboratorium riset, dan mengaplikasikan TIK (teknologi informasi komunikasi) dalam kegiatan manajemen. Akademik dan Kemahasiswaan Dalam laporan tahunan tersebut Rektor memaparkan, Universitas Brawijaya memiliki 48 program studi sarjana, 21 program studi strata-2, dan 7 program strata-3. Di samping itu juga program pendidikan profesi yang terdiri dari 12 program dokter spesialis-I, dan program vokasi (diploma) sebanyak 15 program. Khusus program sarjana, dari 48 program studi, 36 telah diakreditasi dan sisanya belum atau sedang dalam proses pengajuan. Jumlah tenaga pengajar (lektor ke atas), pada 2007 tercatat sebanyak 798 orang dosen dengan gelar S2 dan S3 atau sebesar 84 persen. Jumlah ini telah melampaui target yang ditetapkan oleh Dikti sebanyak 80 persen. Di bidang kemahasiswaan, prestasi baik di tingkat regional, nasional hingga internasional telah diraih oleh mahasiswa Universitas Brawijaya. Jumlah prestasi tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya. Guna memberikan dorongan kepada mahasiswa, pihak universitas memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan mahasiswa kurang mampu yang berprestasi. Pada 2007 tercatat 2973 orang mahasiswa telah mendapatkan beasiswa. Pada tahun akademik 2007/2008 Universitas Brawijaya mulai menerapkan SPP Proposional dengan tujuan utama membantu orang tua yang tidak mampu. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya telah menorehkan prestasi yang membanggakan yaitu masuk tiga besar perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan prestasi penelitian dosen. Iptek baru dari hasil penelitian yang dilakukan sedang diupayakan menjadi sebuah unit bisnis universitas. Dalam kurun lima tahun terakhir Universitas Brawijaya telah mematenkan sebanyak 36 penelitian karya para dosen. Untuk bidang pengembangan pendidikan pihak universitas telah berupaya meningkatkan jumlah buku dan jurnal yang dihasilkan para dosen. Usaha yang dilakukan di antaranya dengan memberikan dana bantuan penulisan buku dan jurnal. Upaya lain yang juga dilakukan dalam pengembnagan pendidikan adalah membentuk sebuah Pusat Jaminan Mutu untuk akuntabilitas penyelenggaraan perguruan tinggi yang memenuhi standar mutu, konsisten dan berkelanjutan. [nik]
Dr Mardiyono: Kualitas Otonomi Daerah dari Perspektif Autopoiesis 5 Januari 2008 Salah satu paradigma pokok yang dianut oleh UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah mendorong proses demokratisasi di tingkat akar rumput. Pada saat yang sama, era otonomi dewasa ini ditandai oleh lahirnya banyak unit pemerintahan baru, mulai level propinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa pembentukan wilayah (khususnya di tingkat kabupaten/kota) memiliki korelasi positif dengan peningkatan kehidupan demokrasi masyarakat lokal. Asumsi ini sangatlah logis, sebab ketika terjadi pemekaran wilayah maka jangkauan wilayah secara otomatis menjadi semakin pendek/dekat, sementara jumlah penduduk yang harus dilayani semakin sedikit. Dengan demikian, unit pemerintahan tadi mestinya lebih mampu memberikan pelayanan secara prima. Sedangkan masyarakat memiliki akses lebih mudah/cepat terhadap proses pengambilan keputusan baik politik maupun administratif di daerahnya. Pembentukan kabupaten/kota dan peningkatan status kota administratif menjadi kota yang otonom merupakan amanat Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 125 UU No 22 Tahun 1999. Namun dalam proses pembentukan daerah otonom maupun peningkatan status kota administratif itu sendiri, kelayakannya dinilai berdasarkan pertimbangan potensi ekonomi daerah, kebutuhan lokal, sumberdaya manusia, kondisi finansial dan infrastruktur yang tersedia serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Revisi yang cepat terhadap UU No 22 Tahun 1999 dengan keluarnya UU No 32 Tahun 2004 menyadarkan semua pihak bahwa penilaian kelayakan penyelenggaraan otonomi daerah masih banyak mengandung kelemahan. Di samping itu, kritik yang sangat luas terhadap keberadaan birokrasi pemerintahan, yang dipandang sebagai sumber inefisiensi dan ketidakmampuan untuk merespon perkembangan kondisi serta tuntutan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, merupakan salah satu pertimbangan utama yang mengharuskan dilakukannya renungan terus-menerus atas kebijakan desentralisasi, politik koordinasi, demokratisasi dan partisipasi, sekaligus pilihan lokal yang terbatas dan kendala-kendala lokal dalam rangka implementasi otonomi daerah. Dr Mardiyono MPA, staf pengajar senior Fakultas Ilmu Administrasi, menyatakan hal ini dalam pidato ilmiah berjudul "Mempersoalkan Kualitas Otonomi Daerah: Membincangkan dari Perspektif Autopoiesis" di depan Rapat Terbuka Senat dalam rangka Dies Natalis ke-45, Sabtu (5/1), di Sasana Samanta Krida Universitas Brawijaya. Autopoiesis Kebijakan publik harus mengabdi pada kepentingan masyarakat, karena kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Perumusan kebijakan publik merupakan tahap awal dari keseluruhan proses, dan bukanlah proses sederhana dan mudah, karena terdapat banyak faktor atau kekuatan berpengaruh. Proses itu berawal dari beragam isu permasalahan publik yang muncul di dalam masyarakat. Kemudian dipersepsi dan didefinisikan oleh aktor pembuat kebijakan, lalu diambil langkah-langkah pemecahan masalah secara bertingkat. Di Indonesia, sistem kebijakan publik mencakup infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik meliputi partai politik, kelompok kepentingan, media massa dan warga negara. Sedangkan suprastruktur politik terdiri dari unsur-unsur MPR, DPR, MA dan BPK. Beberapa pilihan ditawarkan dalam pengambilan keputusan yang lebih demokratis, yakni autopoiesis, konsep regime (dalam konotasi positif), dan konsep governance. Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak (unintended) akan mempengaruhi perilaku/dampak yang diharapkan (spillover/negative effects). Sistem autopoietik mempunyai karaktistik antara lain: bersifat tertutup; bergerak dinamis dalam lingkungan internalnya dan menghasilkan keterbukaan (artinya, menghasilkan keterbukaan di atas dasar ketertutupan); berkembang (artinya, menghasilkan sesuatu yang serupa dengan mereka dengan mengumpulkan mereka sendiri untuk diseleksi sendiri); jaringan di dalam sistem sangat penting untuk membangun hubungan antar sistem dan melakukan stabilisasi sistem. Birokrasi dipahami sebagai masalah perwujudan dari wewenang legal dan rasional. Menurut Weber, birokrasi adalah alat dari dominasi rasional. Sementara Luhmann menantang model klasik secara empiris. Dua target pentingnya adalah skema cara dan tujuan; serta model kontrol dan perintah. Banyak kritik tentang pendekatan "cara-tujuan". Rekomendasi yang diberikan adalah kemampuan respon menjadi lebih penting dibanding dengan efisiensi, dan yang menentukan adalah suatu prestasi yang dapat dipraktekkan dengan berbagai cara. Teori Luhmann menyajikan sebuah pilihan di antara beberapa pilihan yang dapat dibuat, namun pilihan akhir adalah tetap pada pengambil keputusan. Autopoiesis, atau "mencipta diri", merupakan suatu pola jaringan yang di dalamnya fungsi setiap komponen berpartisipasi dalam produksi atau transformasi komponen-komponen lain dalam jaringan. Dengan cara ini, jaringan terus-menerus membuat dirinya sendiri. Jaringan yang diproduksi oleh komponen-komponen, pada gilirannya memproduksi komponen-komponen itu. Hasil kerja Luhmann pada administrasi publik dan teori organisasi memberikan dasar dari teorinya tentang sistem sosial. Karena pentingnya membangun sistem tidak hanya terdapat pada perintah internal yang meluas ke seluruh bagian, tetapi dalam sistem negosiasi dengan lingkungannya. Beberapa teori tentang organisasi, birokrasi, atau bahkan sistem sosial pada umumnya akan diawali dengan perbedaan antara sistem dan lingkungan. Luhmann menyimpulkan, pada umumnya, rasionalitas yang terdapat pada tingkat aksi individu tidaklah sama dengan rasionalitas yang terdapat pada tingkat sistem sosial. Oleh karena itu, pemikiran tentang individual harus dikonseptualisasikan sebagai sistem dari mereka masing-masing. Dengan kata lain, lingkungan selalu lebih luas daripada sistem. Fungsi sistem adalah membuat kompleksitas yang dapat diperoleh dengan "mengurangi" sistem itu, secara selektif. Sistem tidak dapat memecahkan seluruh problema, dan juga tidak dapat mempertimbangkan seleksi problem secara serentak. Di pemerintahan, sistem ini tidak dapat memecahkan masalah dan permintaan. Pemerintahan ini membagi caranya menjadi dua, yaitu input dan output. Bagaimanapun juga hal itu harus terjadi karena adanya pergerakan dalam sistem, bagian yang tidak stabil mungkin memberi perintah pada bagian yang stabil. Teori regime dan governance Sedangkan teori regime berasumsi, efektivitas pemerintah lokal sangat tergantung pada kerjasama para aktor non-pemerintah dan pada penggabungan antara kapasitas negara dengan sumberdaya non-pemerintah. Inti teori ini, agar dapat efektif pemerintah harus menggabungkan kapasitas mereka dengan kapasitas berbagai aktor non-pemerintah. Stones mendefinisikan regime sebagai “sebuah kelompok informal tetapi relatif stabil yang memiliki akses ke dalam sumberdaya institusional yang memungkinkannya memiliki peranan yang berkesinambungan dalam membuat keputusan-keputusan pemerintah”. Oleh karena itu regime memiliki ciri-ciri khas: anggotanya mempunyai landasan institusional; bersifat informal; tidak memiliki struktur komando; bekerja tidak berdasarkan hirarki formal; tidak memiliki fokus tunggal pada arah maupun kontrol; politik regime tidak dikendalikan oleh ciri-ciri hubungan pasar yang dinamis, bersaing dan terus-menerus dalam bentuknya yang murni. Network menjadi perhatian utama para analis regime. Sammy Finer mendefinisikan government sebagai aktivitas atau proses memerintah atau governance; suatu kondisi dari aturan yang dijalankan; orang-orang yang diberi tugas memerintah atau pemerintah; dan cara, metode atau sistem di mana masyarakat tertentu diperintah. Sementara itu, governance mengalami perubahan makna dari kata government, yaitu mengacu pada proses pemerintahan; atau kondisi yang berubah dari pelaksanaan aturan; atau metode baru untuk memerintah masyarakat. Pendekatan networking, sama seperti analisis regime, memandang tindakan yang efektif mengalir dari upaya-upaya kerjasama dari organisasi dan kepentingan yang berbeda. Kerjasama diperoleh dan dijaga melalui pembentukan hubungan-hubungan yang dijanjikan seperti solidaritas, loyalitas, kepercayaan dan dukungan bersama katimbang melalui hirarki atau disiplin pasar. Sesuai dengan model network, organisasi-organisasi belajar bekerjasama dengan mengakui saling ketergantungan mereka. Rhodes menggunakan istilah jaringan untuk menggambarkan beberapa pihak yang terkait dalam rangka pemberian pelayanan. Jaringan jaringan ini dibuat oleh organisasi organisasi tersebut dengan saling mempertukarkan sumberdaya (misalnya, uang, informasi, keahlian) untuk mencapai tujuannya, untuk memaksimalkan pengaruh mereka terhadap (ard)

Prof. Dr. Muryati,SE, MM Rektor Uwiga :Ketat Persaingan Kampus Tak Profesional Bisa gulung Tikar

KRC, Malang
Ketatnya persaingan diperguruan membuat pengelolah kampus harus bisa pandai-pandai untuk merekrut mahasiswa. Tentunya harus bisa bersaing yang sehat bisa meningkatkan mutu dari perguruan tinggi. Kalau tidak bisa akan gulung tikar. Ujar Prof. Dr. Muryati, SE, MM Rektor Universitas Widyagama Malang pada Koran Rakyat Cyber Media belum lama ini.
Disampaikan Rektor dengan banyaknya jumlah kampus di Malang Raya akan bisa timbulkan persaingan yang cukup ketat, Namun setelah adanya Peraturan dari Dirjen Dikti bahwa perguruan tinggi harus bisa menyiapkan segala- sarana dan prasarana yang rasional, perguruan tinggi khususnya negeri tidak bisa menerima dengan seenaknya mahasiswa. Mereka harus bisa memenuhi sejumlah kreteria yang rasional. Disinggung soal widyagama, kendati kelas kampusnya terpencar, namun ia berusaha membuat kampus Widyagama bisa Online sehingga bisa hubungan secara cepat antar jurusan dengan melalui sistem online. (ard)

Malang Sesak UIN Expansi Ke Batu Bangun Kampus II

KRC, Malang
Universitas Islam Negeri Malang akan segera kembangkan sayap ke wilayah Kota Batu, alasanya untuk lahan kampus saat ini sudah cukup sesak di Malang, sehingga harus dilakukan pergeseran kedaerah yang lebih longgar.” Tidak bisa kita pungkiri bahwa, tidak mungkin kita paksakan di kota Malang untuk perluasan kampus, karena lahan yang dibutuhkan cukup luas, sedangkan lahannya terbatas.Tandas Prof. Dr. H.Imam Suprayogo Rektor UIN pada Koran Rakyat Cyber Media belum lama ini.
Dikatakan Rektor, bahwa kami sudah berusaha maksimal untuk kembangkan kampus dengan cara kita tingkat, namun masih belum juga cukup, tentunya untuk sementara di Batu nanti akan dibangun dua fakultas saja untuk bidang kesehatan. Disaat ketatnya persaingan dunia perguruan tinggi di Indonesia tidak perlu dirisaukan, yang penting bisa meningkatkan kualitas mahasiswa, sehingga lulusanya bisa bersaing dalam mencari kerja. Disinggung juga oleh Rektor aksi mahasiswa berkaitan dengan pembangunan gedung yang tidak segera tuntas dikarenakan persoalan teknis, tidak mungkin kita terburu-buru untuk meneruskan pembangunan dimana pondasi cor belum kering. “Kami memang tahu kebutuhan kelas sangat mendesak, tapi kalau dipaksakan cepat dibangun juga bisa ambruk, “ nantinya.tandasnya.(ard)

Cornelia Agatha Main Teater

KRC,Jakarta

- Aktris Cornelia Agatha, yang kini mulai berbasah kuyup di dunia teater boleh berbangga. Setelah lama vakum dari kegiatan di depan kamera maupun panggung, Cornelia tampil mengesankan dalam pentas gladi resik (GR) lakon Kenapa Leonardo, produksi ke-112 Teater Koma, Kamis (10/1) malam di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.
Lakon Kenapa Leonardo,karya penulis Slovenia Evald Flisar, yang disutradarai sutradara senior sekaligus dedengkot Teater Koma, Nano Riantiarno,akan dipentaskan di Graha Bhakti Budaya (GBB), Pusat Kesenian Jakarta, TIM selama dua minggu (11 - 25 Januari 2008), pada setiap pukul 19.30.
Lebih membanggakan lagi karena pentas GR itu disaksikan langsung oleh sang penulis, Evald Flisar. Dalam pentas lakon hasil adaptasi Rangga Riantiarno, putra Nano Riantioarno, atas novel Flisar berjudul Kajpa Leonardo itu, Cornelia berperan sebagai Da Silva, seorang dokter Jiwa yang tengah melakukan penelitian terhadap sekelompok pasien penghuni sebuah lembaga syaraf.
Apalagi lakon Kenapa Leonardo merupakan naskah berat, yang berupaya menyajikan refleksi tentang betapa dekatnya jarak antara kenyataan dan khayalan, sekaligus betapa daya khayal mampu memengaruhi kehidupan sehari-hari. Juga sebuah naskah yang menampilkan pertarungan antara dunia neorologi, psikologi, dan politik ketika hukum kausalitas tak lagi berlaku dan manusia kehilangan kemampuan untuk saling menghargai.
Padahal, kata Cornelia seusai GR, pada hari pertama latihan, ia merasa hampir frustrasi. Pasalnya, peran yang ia bawakan kali ini merupakan peran atas tokoh dengan karakter yang paling sulit untuk dipahami dan diperankan selama terjun ia di dunia teater.
"Ini peran paling berat sepanjang sejarah saya bermain teater. Dua bulan saya harus mengartikan kata-kata dalam psikoterapi," katanya. Selain itu Teater Koma juga dikenal sangat disiplin dalam perkara latihan sehingga ia harus siap berkorban dalam banyak hal.
Namun setelah GR, Cornelia yang lahir di Jakarta 11 Januari 1973 dan mencuat namanya setelah memerankan gadis kaya bernama Sarah dalam serial TV Sidoel Anak Sekolahan arahan Rano Karno itu, mendapat kejutan. Tak disangka awak Teater Koma membawakan kue peringatan ulang tahunnya. Selepas pukul 00.00 aktris teater dan film Ratna Riantiarno yang juga dedengkot Teater Koma mewakili awak Teater Koma menyerahkan kue kepada Cornelia.
Jajang C Noer, aktris film sekaligus pemain teater yang tampak hadir menyaksikan GR itu, ketika dimintai komentarnya seputar pementasan, mengatakan, "Penampilan seluruh aktris dan aktor pendukung pementasan ini sangat memukau dalam memainkan lakon ini." (yy)

Film Indonesia Miskin Nilai-Nilai

KRC,Jakarta

- Industri perfilman dan sinetron Indonesia yang tumbuh pesat dewasa ini harus ada filter, sehingga keberadaannya tidak merusak dan mengancam nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat, terutama kalangan anak-anak dan generasi muda. Kebanyakan film dan sinetron kita tanpa arah, miskin pengembangan akal budi, sehingga sangat membahayakan.
Demikian akar persoalan yang terungkap dari perbincangan Kompas dengan sosiolog Imam B Prasodjo dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, secara terpisah di Jakarta, Minggu (13/1). "Saya mencermati, film dan sinteron kita dewasa ini banyak tanpa arah. Namun bukan tidak ada yang berkualitas dan punya visi dan misi yang bagus," tandas Imam B Prasodjo.
Menurut dia, tumbuh-berkembangnya kreativitas pekerja seni harus didorong. Namun, kreativitas di industri perfilman dan sinetron jangan hanya sekadar motif menghibur. Mestinya, pada saat yang sama produk budaya tersebut harus mendorong energi positif. Bagaimana tayangan film/sinetron itu secara visual juga mengembangkan akal budi, bagaimana bisa mendorong kreativitas dan rasionalitas. Dan bagaimana tayangan film/sinetron itu bisa mendorong perkembangan emosional dan spiritual.
"Kenyataan, film dan sinetron yang tayang di layar kaca dan ditonton banyak keluarga cenderung mengeksploitasi hiburan, mempertontonkan kepura-puraan, emosi yang tidak terkendali, rasa takut, amarah dan sebagainya," kata Imam.
Ia melukiskan, soal visualisasi marah, misalnya. Setiap orang punya emosional untuk marah. Dalam film/sinetron hal itu dipertontonkan dengan tidak cerdas, karena yang kita saksikan akibat marah itu hanya kesemena-menaan, kemurkaan luar biasa, pukulan yang bertubi-tubi, sehingga lepas kendali. Artinya, dari suatu adegan yang marah-marah itu, penonton tidak mendapatkan nilai positif, bagaimana rasa amarah itu bisa dikendalikan dan tanpa merugikan, melukai, dan atau menyakiti.
Menurut Imam, film/sinetron yang dibuat bagaimana dapat mendorong penonton untuk menahan ketegangan-ketegangan. Keterangan memang suatu hiburan, tapi jangan ketegangan itu dieksploitasi, karena energi orang (penonton) akan habis. Apalagi tayangan anak-anak, dengan banyak mengeksploitasi ketegangan, energi anak-anak akan habis. Apalagi banyak tayangan yang mengarah pornoaksi, jika itu yang jadi orientasi, maka oleh anak-anak yang tanpa kontrol keluarga sempat menonton tayangan itu, maka yang terjadi adalah pelampiasan seks. Ini jelas tidak positif, sebaliknya berdampak negatif.
Sosiolog Iman Prasodjo berpendapat, film/sinetron yang diproduksi dan ditayangkan hendaknya yang berorientasi ke arah energi positif, mengembangkan akal budi, rasionalitas, pengembangan emosional dan spiritual, dan bagaimana menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. "Jika selama ini yang banyak diproduksi adalah kreativitas perut ke bawah, maka untuk melahirkan dan menumbuhkembangkan generasi muda yang berkualitas, produktif dan inovatif, yang banyak diproduksi semestinya kreativitas dari perut ke atas," tandasnya. (jj)

Wardiman Kembali Bicara Link And Mact

KRC,Bandung

- Era globalisasi menuntut sumber daya manusia tangguh. Pendidikan yang berorientasi aspek kompetensi menjadi kuncinya. Sehingga, proses belajar mengajar yang memfokuskan pada nilai sepatutnya mulai ditinggalkan.
Mantan Menteri Pendidikan Prof Ing Wardiman Djojonegoro menyatakan hal itu dalam acara Diskusi Panel dan Lokakarya Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Senin (17/12). Acara dihadiri 20 Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Jabar. Hadir pula anggota Komisi X DPR RI drg. Tonny Aprilani.
Mengingat pentingnya aspek kompetensi, ungkap Wardiman, prinsip linkage and matching (jaringan dan aplikasi) harus dikembangkan. Paradigma pendidikan harus mulai berubah dari supply minded (orientasi jumlah) menjadi demand minded (kebutuhan) ke dunia kerja. Harus digali, kompetensi apa saja yang dibutuhkan pasar kerja ke depan.
”Maka, sekolah wajib mengajarkan kompetensi, bukan lagi sekedar ijazah. Proses dan penyelenggaraan pendidikan harus fleksibel (lentur), bisa dengan sistem modul,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998 ini. Untuk itu, sekolah dituntut mampu menerjemahkan kebutuhan ini.
Syarat lainnya, guru juga harus berpikiran terbuka dan mengoptimalisasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak dini iptek harus mulai diperkenalkan ke siswa, bahkan tingkat sekolah dasar. Wardiman merujuk keberhasilan negara tetangga kita Malaysia dan Singapura.
Anggaran pendidikan
Peningkatan kualitas SDM layak menjadi fokus pendidikan di tahun mendatang. Ini seiring meningkatnya anggaran pendidikan. Menurut Tonny Aprilani yang juga Koordinator Anggaran Komisi X DPR RI, tahun 2008 mendatang, anggaran pendidikan mencapai Rp 49,7 triliun atau sekitar 12 persen dari total APBN. Dari jumlah itu, SMK mendapat anggaran Rp 2 triliun. Bandingkan dengan SMA yang hanya Rp 1,1 triliun.
”Kami (DPR) juga sudah mengingatkan pemerintah agar memfokuskan anggaran pada jenjang pendidikan dasar menengah (Dikdasmen). Alhasil, 60 persen anggaran (Rp 49,7 triliun) kini terokus ke dikdasmen. Padahal, sebelumnya pemerintah hanya targetkan 45 persen,” ucap anggota DPR dari daerah pemilihan Jabar ini. (jj)

Suasana Dalem Kalitan Adem Ayem

KRC, Solo -
Meski kondisi kesehatan mantan presiden Soeharto kembali memburuk, namun suasana Dalem Kalitan, rumah keluarga Soeharto di Solo, Jawa Tengah tetap adem ayem dan tidak ada kegiatan yang mencolok. 11 tahun lalu, mendiang ibu Tien disemayamkan di rumah ini sebelum dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar.

Rumah berbentuk joglo di Jalan Kalitan ini dibeli keluarga Soeharto tahun 1969 lalu. Awalnya rumah ini milik Gusti Ratu Alit, putri Pakubuwono ke X. Letak rumah ini tidak terlalu jauh dengan istana yaitu sekitar 3 kilometer arah barat daya Keraton Kasunanan Surakarta dan 2 kilometer arah barat Keraton Mangkunegaran.

Seperti layaknya rumah bangsawan tempo dulu, bangunan induk rumah ini punya pendopo luas. Di pendopo inilah terpasang sejumlah foto Pak Harto, Ibu Tien serta foto keluarga Soeharto secara lengkap.

Dibagian tengah pendopo terpasang foto Soeharto dan Ibu Tien. Selain foto, sejumlah petuah dari ajaran Jawa juga dipasang di Pendopo. Sebuah lukisan yang mengambarkan Jenderal Sudirman bersama prajurit semasa perang. Lukisan berjudul "Bapak Ditengah Anak-anaknya" ini konon merupakan lukisan kesayangan Soeharto.

Selama ini Dalem Kalitan selalu tertutup rapat. Namun belakangan ini pintu depan dibiarkan terbuka. Para penjaga pun akan dengan ramah menyambut siapa saja yang berkunjung. Pengunjung hanya perlu melapor di pos penjagaan.

Sejak hari pertama Pak Harto masuk rumah sakit beberapa hari lalu, lingkungan rumah joglo ini juga mulai dibersihkan. Sejumlah pekerja terlihat memindahkan bangku, meja, kursi serta karpet. Namun menurut seorang pekerja kegiatan ini merupakan pekerjaan rutin. (sl)

sekitar 75 mahasiswa Digembleng Skilnya dan Dapat Beasiswa

Foto : Rektor Uniga Dr.Rosidi,MM, AK (ard)

KRC, Malang
Sekitar 75 Mahasiswa Universitas Gajahyana Malang dalam waktu dekat akan digembleng skilnya melalui Workshop Skill yang akan dilaksanakan pada 24-26 Januari mendatang. Disampaikan Rektor Universitas Gajahyana Malang Dr. Rosidi, MM, Ak bahwa kegiatan ini untuk menyiapkan mahasiswa agar lebih yakin dalam menghadapi tantangan kedepan di tengah persaingan untuk mencari kerja cukup ketat. Sehingga mahasiswa mampu untuk mengatasi segala persoalan setelah mereka lulus nanti. Ditambahkan Drs. Sugeng Mulyono, MM PR III Uniga, bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya, dimana pada saat kegiatan awal diikuti 125 mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa dari Uniga. Kampus memberikan kesiapan mental pada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut, sehingga akan bisa lebih matang dan cakap setelah lulus nanti bisa mandiri. Instruktur dari kalangan dosen dan juga didatangkan dari luar kususnya materi kewira usahaan dan juga ada materi Outbond.(ard)

SPP Unibraw Melambung Ortu Mahasiswa Protes

KRC, Kampus
Terapkan Sistem Proporsional, Besaran Tiap Mahasiswa Tak Sama, Sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) sistem proporsional yang diberlakukan Unibraw pada mahasiswa angkatan 2007 menuai protes. Kemarin, ratusan mahasiswa dan orang tuanya melakukan klarifikasi karena keberatan dengan aturan itu. Sebab, besaran SPP per semester antara mahasiswa yang satu dengan lainnya berbeda. Untuk mahasiswa reguler diberlakukan mulai 0 rupiah sampai Rp 1,5 juta. Sedangkan non-reguler diberlakukan mulai Rp 500 ribu sampai Rp 2,4 juta per semester.Meski tak melakukan aksi, namun bukan itu saja yang dikeluhkan. Pelayanan yang kurang welcome juga disesalkan para orang tua mahasiswa. Terlebih, dalam proses klarifikasi tersebut ditangani staf rektorat dan dipusatkan dalam satu lokasi saja, yakni gedung Widyaloka lantai I. Padahal, dalam surat edaran (SE) rektor, klarifikasi langsung ditangani kabag keuangan Unibraw. Praktis, staf rektorat yang ditunjuk tak mampu menyelesaikan masalah karena tak memiliki wewenang mengeluarkan kebijakan. "Saya ini kecewa, anak saya dua di Unibraw. Masak SPP untuk yang semester II ditarik Rp 2,1 juta," ungkap orang tua mahasiswa dari Surabaya yang enggan dikorankan namanya.Bahkan, dalam proses klarifikasi itu, salah satu anggota TNI yang anaknya kuliah di PIS (program ilmu sosial) jalur SPMK itu hanya diberi jalan tengah. SPP yang harus dibayar itu bisa diangsur atau ditunda dulu. "Katanya masih mau diproses dulu. Tapi saya telanjur kecewa," ujar dia.Hal yang sama juga diungkapkan Marissa Hamnon, mahasiswi semester II Ilmu Komputer FMIPA. Meski sebelumnya masuk lewat jalur SPKS dengan SPP pertama Rp 1,2 juta, tapi dengan diterapkannya SPP proporsional tersebut, dia kini harus membayar Rp 2,4 juta per semester. Begitu juga yang dialami Anam, mahasiswa satu prodi (program studi) dengan Marissa. Dia dipatok SPP Rp 2 juta. "Belum tahu apa nanti mendapat keringanan, masih menunggu proses," katanya.Anam menjelaskan, SE klarifikasi itu baru diterima kemarin. Sebab rektorat mengirimkan surat ke rumah mahasiswa masing-masing. Intinya, SE itu berisi tentang besaran SPP berdasarkan aturan proporsional per mahasiswa yang didasarkan pada slip gaji orang tua, bukti pembayaran PDAM, dan listrik rumah. "Semua persyaratan itu sudah diserahkan saat daftar ulang awal masuk dulu. Tapi, pemberlakuannya baru sekarang," kata Anam. Tapi, lanjut Anam, sebelum aturan itu benar-benar diberlakukan, Unibraw memberikan waktu dua hari bagi semua mahasiswa dan orang tua yang merasa keberatan. Termasuk dia dan Marissa.Lain lagi cerita Farhan, orang tua Faiqoh, mahasiswa Fakultas Peternakan asal Tuban. Karena kurang paham dengan aturan klarifikasi tersebut, dia datang ke Unibraw tanpa membawa berkas persyaratan sama sekali. Terutama, surat keterangan dari RT/RW setempat yang menyatakan kondisi perekonomiannya. "Saya ini hanya petani yang tak punya slip gaji. Kalau SPP sampai Rp 1,75 juta per semester, ya saya keberatan," kata Farhan yang mengaku akan pulang kembali ke Tuban mengurus semua perlengkapan itu. Tak Ubah Kebijakan Bagaimana tanggapan Unibraw? Ditemui di ruang kerjanya, Rektor Unibraw Prof Yogi Sugito mengaku telah memprediksi bahwa protes pemberlakukan SPP proporsional itu akan terjadi. Sebab, dalam perjalanannya ternyata ada data syarat-syarat ketentuan SPP yang tak akurat, bahkan tak lengkap. Karena itulah, pihaknya sengaja membuka waktu dua hari untuk klarifikasi bagi mahasiswa maupun orang tua yang merasa keberatan dengan patokan SPP itu. Dia juga berjanji akan tetap memberikan pelayanan sewaktu-waktu asal bukti tidak mampu benar dan bukan rekayasa. Sehingga, pemberlakukan SPP proporsional tak sepihak, karena dalam perjalanan ternyata ada kasus-kasus di luar dugaan. "Saya ingin orang tua yang benar-benar kaya tidak usah memiskinkan diri. Karena ini untuk memajukan pendidikan sekaligus mewadahi mahasiswa miskin," ungkapnya. Disinggung tentang data kurang akurat, Yogi mencontohkan, ada satu orang tua mahasiswa yang tinggal di kawasan jalan protokol, pengeluaran untuk air dan listrik, serta PBB mencapai jutaan rupiah. Tapi, ternyata dia pensiunan dan semua itu dibayari salah satu anaknya. Belum lagi yang satu rumah mewah, tapi ternyata biaya patungan. Terkait tentang pemberlakukan SPP proporsional ini, Yogi menjelaskan, sebelumnya rektorat telah melakukan sosialisasi sejak awal masuk mahasiswa baru lalu. Dalam sosialisasi tersebut, semua mahasiswa harus menuliskan pendapatan total orang tua masing-masing, termasuk jika ada usaha sampingan. Selain itu, juga disertakan slip gaji, bukti pembayaran listrik, PDAM, sampai PBB. "Dalam sosialisasi diungkapkan untuk semester I, SPP dipukul rata sesuai jalur masuk. Sedangkan semester II akan diberlakukan SPP proporsional," terangnya.Semua persyaratan itu, kata dia, digunakan sebagai tolak ukur tingkat kekayaan orang tua siswa. Pengukuran ini juga didasarkan pada tiga hal, yakni profesi, gaji, dan pengeluaran. "Kalau ukurannya pendapatan saja, maka tidak fair," ujarnya.Nah, semua data itu dimasukkan dalam data based komputer dan diolah untuk menentukan besaran SPP proporsional. Untuk mahasiswa reguler jalur SPMB dan PSB, kisaran SPP mulai nol rupiah sampai Rp 1,5 juta dengan rentangan Rp 250 ribu. Atau mulai nol rupiah, Rp 250 ribu, Rp 500 ribu, dan seterusnya sampai Rp 1,5 juta. Sedangkan mahasiswa non reguler diberlakukan SPP mulai Rp 500 ribu sampai Rp 2,4 juta. "Sejak awal, kami telah menetapkan aturan bahwa besarnya SPP mahasiswa non reguler dua kali lipat reguler. Diharapkan, mahasiswa non reguler mampu membiayai sendiri tanpa bergantung pada reguler," jelasnya.SPP proporsional, jelas Yogi, adalah sebuah aturan penetapan besaran SPP berdasarkan tingkat kemampuan mahasiswa. Yang miskin, otomatis SPP-nya kecil atau bahkan nol. Termasuk, mendapat prioritas beasiswa. Sedang bagi kelas menengah, maka diformat sedang, dan mahasiswa kaya otomatis lebih tinggi. "Saya ingin anak-anak tak mampu tetap bisa kuliah dengan subsidi silang dari yang kaya. Aturan ini bukan dari Unibraw, tapi imbauan dikti sejak tahun 2000 lalu. Tapi, baru sedikit sekali yang menerapkan," urai bapak tiga anak itu.Bahkan, kata Yogi, sebenarnya aturan itu belum mampu menyukupi kebutuhan mahasiswa yang tiap tahun per mahasiswa menelan Rp 16 juta. Sedangkan anggaran Unibraw tahun 2008 sebesar Rp 440 miliar. "Target ideal sesuai aturan dikti per tahun per mahasiswa Rp 18 juta. Berarti berapa besar yang disubsidi pemerintah," tandasnya. Lebih lanjut, Yogi menegaskan meski protes itu terus mengalir, dia tidak akan mengubah aturan pemberlakuan SPP proporsional. Alasannya, jika disamaratakan kembali, maka mahasiswa miskin tak akan mampu kuliah. "Di Unibraw, banyak sekali mahasiswa tak mampu. Bahkan, ada dua ratusan yang bebas sama sekali," kata dia. (kuP)
<< :: Kembali

STIE MCE DIKLAT SISWA SMU

KRC, Malang
LPPM STIE Malangkuceswara menyelenggarakan Diklat dengan seluruh SMU dan SMK se Malang Raya. Disampaikan Drs. Drs. Ali Lating Humas MCE, bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama sehari itu diikuti sekitar 70 Siswa SMU yang akan ditraining sejumlah doses dan pakar berpengalaman diantaranya Ir. Mulyo Owner Camprina, Dra. Ny. Imron Owner Swalayan Sardo dari akademis Dra. Nevi Danila , MBA PHD Ketua STIE Malang Kuceswara. Kegiatan itu kerjasama dengan Yayasan Damandiri milik Haryono Suyono. Program ini dalam upayah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan intrepreniurship pada generasi mudah. Ditambahkan juga oleh Ali Lating dalam waktu dekat STIE MCE juga mendapatkan kunjungan siswa dari Kalimantan untuk melihat dari dekat kampus STIE. tambahnya.( ard)